logo-hob

Berinvestasi di Alam untuk Ekonomi Hijau

Peran utama pemerintah

Tanpa dukungan dari kebijakan dan insentif pemerintah, transisi menuju ekonomi hijau adalah hal yang mustahil. Kementerian-kementerian keuangan, pembangunan, dan perekonomian,  memiliki peran penting dalam memfasilitasi perubahan dalam regulasi dan insentif, dalam sistem perekonomian yang menghargai alam. Langkah-langkah untuk mendorong ekonomi hijau meliputi: 

1. Paket kebijakan ekonomi hijau Heart of Borneo 

Sebuah langkah penting dalam memobilisasi solusi ekonomi hijau adalah merombak infrastruktur ekonomi saat ini di mana kebijakan diimplementasikan secara sinergi untuk memastikan pembagian biaya dan manfaat di antara para pemangku kepentingan. 

Untuk merangsang perubahan diperlukan  kebijakan paket ekonomi lintas sektor yang berpihak pada praktik-praktik yang berkelanjutan dan memberi hukuman kepada pihak bisnis, pemerintah (daerah) dan masyarakat yang terus mencemari dan merusak lingkungan. 

Berdasarkan berbagai kebijakan ekonomi, instrumen ekonomi dapat dirancang dan dilaksanakan untuk memberi insentif kepada industri berbasis keanekaragaman hayati dan sektor hijau lainnya (lihat solusi di bawah ekonomi hijau untuk kesejahteraan rakyat) untuk menjaga kekayaan alam yang penting. Insentif dapat digunakan untuk mendorong penggunaan lahan yang rusak parah untuk pengembangan kelapa sawit, sedangkan lahan yang tidak terlalu rusak ditargetkan untuk diperbaiki atau untuk perluasan kawasan lindung. Pada saat yang sama, konversi dan buruknya manajemen ekosistem hutan yang sehat dapat dikurangi. 

Kebijakan ini, yang memungkinkan berlakunya  Pembayaran Jasa Ekosistem (PES) sesuai skala, pengurangan pajak dan subsidi akan memberi insentif kepada pemerintah daerah, bisnis, dan kelompok masyarakat. 

2. Menyusun peraturan yang mengharuskan penghitungan modal alam ke dalam seluruh sektor ekonomi

Meskipun penting untuk ,mengukur pertumbuhan yang berkelanjutan, modal alam tidak secara eksplisit dihitung dalam model-model perekonomian dan kerangka perhitungannya. Nilai modal alam perlu secara sistematis dimasukkan ke dalam keuangan nasional dan ke dalam indikator makro ekonomi yang memantau kemajuan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. 

3. Memastikan pembahasan kepemilikan tanah dan hak kepemilikan 

Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pengamanan kepemilikan tanah secara luas—termasuk kejelasan atas aset dan hak karbon hutan—memiliki implikasi ekonomi yang positif. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan menghasilkan insentif untuk meningkatkan pengelolaan modal alam dengan menambah kemungkinan bahwa masyarakat akan mempertahankan dan menikmati manfaat ekonomi dari upaya dan waktu mereka untuk mengelola modal alam. Pengakuan yang lebih besar pada manajemen dan kepemilikan hutan rakyat juga secara signifikan memberi insentif untuk pengelolaan modal alam secara berkelanjutan. 

4. Merancang prosedur yang transparan dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi ekonomi hijau 

Hal ini membutuhkan mekanisme pembiayaan berdasarkan indikator modal alam yang mengarahkan dana publik kepada pemangku kepentingan yang ditargetkan berdasarkan kinerja dalam mencapai target terukur–pengurangan  emisi, sertifikasi, target pengurangan kemiskinan, dsb. Pemantauan yang efektif dan kapasitas verifikasi menjadi elemen penting tambahan.